Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Dorong Penguatan SDM Bawaslu Demi Pemilu yang Berkualitas
|
Takengon, 25 September 2025 — Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra, S.PWK, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), guna mewujudkan pemilu yang lebih profesional, independen, dan berintegritas di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Bahtra saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertajuk “Sinergisitas dan Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Mengawal Demokrasi di Tanoh Gayo”pada Kamis, (25/9/2025), bertempat di Aula Hotel Grand Bayu Hill, Takengon. Bahtra hadir sebagai pembicara secara daring lewat aplikasi Zoom Meeting dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan ini turut dihadiri oleh para Jajaran Bawaslu Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa di Aceh Tengah.
Dalam sambutannya, Bahtra menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung di Takengon, mengingat padatnya agenda Komisi II DPR RI di Jakarta. Meski demikian, ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di daerah.
“Ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemilu semakin tinggi. Karena itu, tidak ada cara lain selain berbenah, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di internal penyelenggara, khususnya Bawaslu,” ujar Bahtra.
Ia menilai, proses perekrutan penyelenggara pemilu selama ini masih bersifat “tambal sulam” karena umumnya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada rendahnya kualitas dan kesiapan para pengawas di tingkat bawah.
“Kalau kita ingin pemilu yang berkualitas, maka SDM penyelenggaranya harus disiapkan sejak dini, bukan menjelang tahapan. Jangan seperti orang ujian, malamnya baru belajar,” tegasnya.
Bahtra juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme dan independensi penyelenggara pemilu. Menurutnya, kualitas dan integritas pengawas sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
“Kalau kompetensinya baik, profesionalismenya meningkat. Dan jika profesional, tentu independensinya juga makin terjaga,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan perluasan kewenangan Bawaslu dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang.
“Kami ingin kewenangan Bawaslu ke depan lebih luas, terutama dalam penindakan. Karena sering kali laporan masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti akibat keterbatasan regulasi,” ungkap Bahtra.
Ia juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran bagi penyelenggara pemilu, yang menurutnya berdampak pada kinerja di lapangan, terutama di wilayah terpencil atau kepulauan.
“Kesejahteraan dan fasilitas kerja penyelenggara harus diperhatikan. Kalau mereka bekerja dengan nyaman, hasilnya pasti lebih maksimal,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bahtra mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengawasan pemilu. Menurutnya, tanpa keterlibatan masyarakat, Bawaslu akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah pengawasan secara optimal.
“Bawaslu harus banyak melibatkan publik, mendengarkan kritik dan masukan masyarakat. Itu bagian penting dari upaya membangun kepercayaan dan memperkuat demokrasi kita,” pungkasnya.
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Aceh Tengah ini diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu, penggiat demokrasi, dan masyarakat dalam menciptakan pemilu yang bersih, berintegritas, dan dipercaya publik.
