Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual! Bawaslu Aceh Tengah Matangkan Pembentukan Pokja PPKS
|
Takengon, 02 November 2026 – Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum pada Senin (02/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pembentukan Pokja PPKS sekaligus memperkuat pemahaman jajaran mengenai langkah-langkah pencegahan, mekanisme penanganan, pemberian pendampingan, serta perlindungan terhadap pihak yang mengalami atau menjadi korban dugaan kekerasan seksual. Melalui pembentukan kelompok kerja ini, diharapkan tersedia mekanisme penanganan yang terarah, terkoordinasi, dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi setiap pihak yang terlibat.
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Bawaslu Provinsi Aceh pada 30 Oktober 2026. Pelaksanaannya berpedoman pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.00/KI/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.
Materi pembahasan disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Waladan Yoga. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa Pokja PPKS memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berjalan secara terarah dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Adapun tugas Pokja PPKS meliputi melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; menyusun mekanisme penanganan; melakukan penanganan dugaan kekerasan seksual; memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada pihak yang membutuhkan; serta menjamin kerahasiaan identitas dan informasi terkait penanganan kasus.
Selain itu, Pokja PPKS juga bertugas menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum, melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan tugas ke depannya.
Melalui pembahasan ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah berupaya mempersiapkan pembentukan Pokja PPKS agar dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Keberadaan Pokja ini diharapkan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja pengawas pemilu yang aman, nyaman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan terhadap seluruh jajaran pengawas pemilu dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, kerahasiaan, dan keadilan dalam setiap upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual.
