RDK Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada

Banda Aceh - Meskipun Provinsi Aceh tidak ada penyelenggaraan Pemilihaan Kepala Daerah Tahun 2020 tetapi sebagai Pengawas Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus tetap mengikuti tahapan penyelenggaran Pilkada yang sedang berlangsung melalui berbagai media yang ada serta dapat menjadikan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai evaluasi bagi lembaga Pengawas Pemilu untuk dapat mengoptimalkan Pengawasan Pilkada mendatang. Demikian salah satu poin penting yang disampaikan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Faizah dalam sambutannya pada acara Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan tema “Optimalisasi Peyelenggaraan Pengawasan Pilkada (Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pilkada 2017)” yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada Senin (14/09/20), di Aula Kantor Panwaslih Provinsi Aceh di hadapan peserta RDK yang terdiri dari Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Aceh. Sementara T. Kemal Fasha sebagai nara sumber mengungkapkan berbagai persoalan Pilkada Aceh Tahun 2017 dan Pilkada yang akan dilaksanakan, di antaranya adanya persolalan dualisme Pengawas Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kemudian persoalan regulasi selain itu T. Kemal Fasha juga memaparkan kemungkinan adanya pergeseran waktu penyelenggaraan Pilkada Aceh yang direncanakan tahun 2022. Masalah lain yang disampaikan oleh nara sumber adalah fenomena meningkatnya jumlah calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong. Beliau menekankan bahwa calon tunggal bukan pemilihan yang demokratis tetapi representasi dari devisit demokrasi. Karena itu peran bawaslu selaku penyelenggara pemilihan juga diharapkan dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat luas. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dalam sesi ini Nyak Arif Fadhilah, Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pengawas Pemilihan di Aceh, beberapa diantaranya dari aspek kelembagaan lembaga pegawas pemilihan di Provinsi Aceh selalu dibentuk terlambat yang mengakibatkan tidak optimalnya peningkatan sumber daya manusia pengawas pemilu dalam memahami tugas pokok dan pungsinya. Di sisi lain Darmawan Putra Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah yang hadir dalam kegiatan tersebut mewakili Kordiv Pengawasan Hubal dan Humas yang tidak dapat hadir karena sakit, menekankan bahwa diskusi yang dilaksanakan juga harus dapat melihat berbagai permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, seperti banyaknya Pasangan Bakal Calon yang abai terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi, adanya beberapa Calon Kepala Daerah yang terinfeksi Covid 19. Acara ditutup dengan rangkaian pembacaan doa yang memohon keselamatan bagi semua pengawas pemilu yang melaksanakan tugas di manapun.