Rakernis PPID Panwaslih Se-Provinsi Aceh

Banda Aceh - Panwaslih Aceh mengadakan giat Rakernis PPID se-Aceh pada tanggal 27-28 November 2020, bertempat di Grand Arabia Hotel Banda Aceh. Kordiv SDM dan Organisasi Darmawan Putra, SH beserta Koordinator Sekretariat Laila Adamy, SE Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah hadir mengikuti kegiatan tersebut. Sesuai dengan amanat Pasal 28 F UUD 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi publik adalah hak konstitusi warga negara yang dijamin oleh UUD sebagai wadah pengembangan diri masyarakat, mendorong partisipasi publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilu dianggap oleh rakyat sebagai agenda politik lima tahunan, sehingga peran kontrol terhadap proses dan dinamika politik cenderung diabaikan. Pemerintah atau birokrasi belum mampu menyediakan informasi publik sesuai dengan ketentuan, terutama pemerintah kabupaten/kota. Minimumnya kemampuan dan pengetahuan organisasi masyarakat sipil dalam memanfaatkan instrumen keterbukaan informasi sebagai media advokasi yang konstitusional. Meskipun penyelenggara (KPU dan BAWASLU) telah menjalankan kewajiban dari UU keterbukaan informasi publik, namun hal itu belum masif hingga ke kabupaten/kota. Maka dari itu perlu penelitian berbagai pihak, agar pengawasan partisipatif mampu mengurangi pelanggaran pemilu (kolaborasi). Perlu penguatan kapasitas masyarakat terutama Organisasi Masyarakat Sipil dan para pihak lainnya dalam mengawal demokrasi dari keterbukaan informasi publik (kompetensi). Perlu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pemilu, sehingga dapat menemukan pola dan bentuk pelanggaran pemilu (refleksi). Dan terakhir perlu advokasi terpadu dalam mengawal penyusunan regulasi, sehingga dapat mengurangi konflik dan tumpang tindih regulasi (advokasi). [Humas Panwaslih AT]