Perkuat Sinergi Luar Tahapan Pemilu, Bawaslu dan Kesbangpol Aceh Tengah Koordinasi Pemutakhiran Data Parpol dan Konsolidasi Demokrasi
|
Takengon, 09 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat pengawasan kepemiluan dan menjaga kualitas demokrasi di luar tahapan pemilu, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (9/6/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslih Aceh Tengah, Waladan Yoga, didampingi Anggota Panwaslih Darmawan Putra, Kasubbag Penanganan Pelanggaran Heri Wintara, Kasubbag Hukum Rio Tri Anggiara H., serta sejumlah staf Panwaslih. Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, bersama jajaran staf Kesbangpol di Kantor Kesbangpol Aceh Tengah.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PD2PB) serta menjalankan agenda Konsolidasi Demokrasi sebagaimana arahan kelembagaan di luar tahapan pemilu.
Ketua Panwaslih Aceh Tengah, Waladan Yoga, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan PD2PB berdasarkan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
“Panwaslih membutuhkan keterbukaan dan sinkronisasi data partai politik, baik partai politik lokal maupun nasional yang terdaftar di Kesbangpol, untuk dilakukan verifikasi dan pengawasan secara berkelanjutan,” ujar Waladan Yoga.
Selain membahas pemutakhiran data partai politik, pertemuan tersebut juga menjadi implementasi dari Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Konsolidasi Demokrasi. Instruksi tersebut menekankan pentingnya penguatan fondasi demokrasi dan kesiapan penyelenggaraan pemilu meskipun saat ini berada di luar tahapan aktif pemilu.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Panwaslih Aceh Tengah, Darmawan Putra, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan berkelanjutan. Ia juga meminta kejelasan terkait status verifikasi partai politik yang ada di wilayah Aceh Tengah guna mendukung keselarasan data dan koordinasi ke depan.
“Ketersediaan data yang valid dan mutakhir sangat penting untuk memastikan proses pengawasan berjalan efektif dan terarah,” kata Darmawan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Kesbangpol Aceh Tengah, Iwan Kenangan, menyambut baik inisiatif koordinasi yang dilakukan Panwaslih. Ia menegaskan komitmen Kesbangpol untuk terus menjaga transparansi dan keterbukaan informasi dalam mendukung penguatan demokrasi di daerah.
Menurut Iwan, berdasarkan data yang dimiliki Kesbangpol Aceh Tengah saat ini terdapat 23 partai politik yang resmi terdaftar.
“Kami siap mendukung kebutuhan data dan koordinasi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas demokrasi dan kesiapan pemilu di Aceh Tengah,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, Panwaslih dan Kesbangpol Aceh Tengah sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi kelembagaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh proses persiapan pemilu ke depan berjalan lebih matang, aman, tertib, serta transparan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Aceh Tengah.
