Perkuat Pengawasan PDPB, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Lakukan Koordinasi Kesejumlah Instansi Terkait
|
Takengon, 30 Juni 2025 - Dalam rangka memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah melakukan koordinasi ke sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tengah, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dan Rutan Kelas IIB Takengon, Senin (30/6/2025).
Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah membentuk tiga tim yang masing-masing tim dipimpin oleh ketua dan dua anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah yang didampingi sejumlah staf, koordinasi ini merupakan bagian dari pengawasan aktif pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 .
Instansi pertama yang dikunjungi Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah adalah Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang diterima langsung oleh Kadisdukcapil, Mustafa Kamal, di kantor disdukcapil. Dalam kunjungan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Waladan Yoga, menjelaskan tujuan koordinasi ini untuk meminta perubahan data kependudukan yang berkaitan dengan penduduk yang meninggal dunia, penduduk beralih status dari sipil menjadi anggota Polri/TNI atau sebaliknya dari anggota Polri/TNI menjadi sipil, pemilih baru dan penduduk potensial memilih serta penduduk yang pindah domisili baik masuk/keluar wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kepala Disdukcapil, Mustafa Kamal, menyambut baik kunjungan dan koordinasi ini, Disdukcapil siap mendukung PDPB ini dengan menyediakan data dan informasi kependudukan yang diperlukan.
Di hari yang sama, koordinasi juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah yang yang dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Darmawan Putra serta didampingi sejumlah staf dan diterima langsung oleh Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Wen Yusri Rahman serta sejumlah staf di Kantor KIP setempat. Koordinasi kelembagaan antara Bawaslu dan KIP dalam kegiatan PDPB ini merupakan hal yang penting guna memastikan proses pemutakhiran daftar pemilih yang wajib perbarui setiap tiga bulan ini dilakukan secara cermat dan sesuai regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan. Koordinasi ini juga bertujuan untuk kedua Lembaga penyelenggara pemilu ini saling memberikan masukan konstruktif demi menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir.
Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah juga menyambangi Rutan Kelas IIB Takengon, rombongan Bawaslu diterima hangat oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Lembaga Permasyarakatan Rutan Kelas IIB Takengon, Niko Lesmana. Dalam kunjungan ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Ismail Muammar yang didampingi sejumlah staf menyampaikan tujuan koordinasi ini bagian dari upaya pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan setiap warga negara termasuk warga binaan, dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu mendatang. Bawaslu juga meminta informasi dan data terkait warga binaan yang dicabut hak pilihnya dan warga binaan yang keluar dan masuk rumah tahanan secara berkala. Niko Lesmana menyampaikan kesediaan Rutan Kelas IIB Takengon untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses PDPB ini.
Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah berharap Koordinasi yang dilakukan ke sejumlah instansi terkait ini menjadi langkah yang baik dalam upaya pengawasan terhadap PDPB agar penyusunan daftar pemilih menjadi lebih akurat demi hak pilih setiap warga negara tetap terlindungi.