Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pendidikan Politik, Bawaslu Aceh Tengah Gelar Konsolidasi Bersama PDI Perjuangan

pdip

Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Senin (28/9/2026).

Takengon, 28 September 2026– Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kantor PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Waladan Yoga, didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Darmawan Putra, Kasubbag P3S Heri Wintara, serta sejumlah staf terkait.

Kedatangan jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah disambut oleh Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Ichwan Mulyadi, Sekretaris Jihar Firdaus, S.T., dan Bendahara San'ul Ikhsan, S.Hut.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan PDI Perjuangan membahas sejumlah isu kepemiluan, di antaranya politik uang (money politics), pendidikan politik, serta berbagai isu yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menghadapi Pemilu 2029.

Konsolidasi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pencegahan pelanggaran pemilu dan peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat. Bawaslu mendorong partai politik untuk turut berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas.

Selain itu, turut dibahas perkembangan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan kepemiluan. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama terhadap dinamika hukum dan regulasi kepemiluan.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah terus membangun komunikasi dengan partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan pendidikan politik masyarakat serta mendorong terciptanya pelaksanaan demokrasi yang tertib, transparan, dan berintegritas menuju Pemilu 2029.