Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Hadiri Dua Rapat Sekaligus

Banda Aceh - Mengawali kegiatan di permulaan tahun 2020 Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah mengikuti dua kegiatan sekaligus Rabu (04/02/2021), kegiatan pertama adalah “Rapat Teknis Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021” dilaksanakan di Kantor Panwaslih Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh guna mendapatkan masukan seputar program kerja terkait pencapaian sasaran strategis Bawaslu sekaligus untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Rencana Kerja Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK) Tahun Anggaran 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Faizah, S.P didampingi Kabag. Administrasi Panwaslih Provinsi Aceh Mahindren, rapat dimulai dengan arahan dan penjelasan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan dilanjutkan dengan presentase Rencana Kerja Panwaslih Kabupaten/Kota. Rapat dihadiri oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi Panwaslih Kabupaten/Kota. Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah menugaskan Darmawan Putra, SH selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Ketua Panwaslih Provinsi Aceh bahwa didalam menyusun Rencana Kerja harus tetap berpedoman kepada POK yang telah dterima dan tidak boleh bergeser dari yang telah ditetapkan, namun tidak menutup adanya inovasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten/Kota. Selain membahas masalah Rencana Kerja pada kegiatan yang sama juga dibahas masalah penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota. Sebagaimana diketahui meskipun masih terdapat polemik terhadap Pilkada Aceh tetapi Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubenur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Februari 2022. Mengantisipasi dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 Panwaslih Provinsi Aceh meminta kepada semua Panwaslih Kabupaten/Kota untuk dapat membuat Rencana Anggaran Belanja Pilkada Tahun 2022 yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing apabila diminta. Menjelang waktu Ashar kegiatan ditutup. Kegiatan berikutnya yang merupakan kegiatan kedua adalah Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan pada waktu yang sama bertempat di Aula Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, hadir dari Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Maryeni, S.Hut. Pada acara tersebut hadir Kordiv Pengawasan dan Hubal  Panwaslih Provinsi Aceh Marini dan Kordiv  Hukum Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat Nyak Arif Fadhilah Syah, Kordiv Sengketa Naidi Faesal, Kordiv Penindakan Fahrul Riza Yusuf dan Kabag Pengawasan Yudi Ferdian. Beberapa hal yang ditekankan oleh Pimpinan Panwaslih Aceh, antara lain bahwa tugas pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah tugas kelembagaan bukan tugas per divisi atau tugas ketua saja, sehingga semua Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota wajib untuk turut aktif melakukan pengawasan dan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota setiap bulannya, dan sifat tetap atau permanennya keberadaan Panwaslih Kabupaten/Kota salah satu dikarenakan adanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh KPU secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan level pusat. Pada kegiatan ini setiap Kabupaten Kota menyampaikan apakah ada perbedaan, kejanggalan data atau data tidak berubah dari bulan sebelumnya, apakah KIP menanggapi masukan, tanggapan atau rekomendasi yang diberikan oleh peserta rapat pleno atau dari Panwaslih dan  adakah indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KIP di Kabupaten masing masing. Setelah semua kordiv PHL menyampaikan laporanmaka Panwaslih Aceh memberikan masukan;

1. Terjadi perbedaan pembuatan form A antar Kabupaten Kota sehingga disarankan agar Form A alurnya jelas mulai dari mendapatkan undangan, proses pengawasan di KIP, rekomendasi-pengesahan DPB dan Aceh Tengah dinyatakan sebagai form A terbaik.
2. Pada saat memberikan masukan-rekomendasi saat di KIP disampikan bahwa rekomendasi ini akan ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada KIP.
3. Kehadiran Panwaslih secara lengkap merupakan salah satu kualitas pengawasan, bagaimana legitimasi pengawasan bila kehadiranya tidak lengkap bahkan ada yang hanya dihadiri oleh staf saja.
4. Pada Form A bulan selanjutnya bunyikan apakah rekomendasi, masukan dari para pihak oleh KIP sudah ditindaklanjuti atau tidak.
5. Menyurati KIP Kab/Kota masing-masing agar mendapatkan data soft copy yang didapatkan KIP dari pihak-pihak terkait.

Pada kegiatan yang sama Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Nyak Arif Fadhilah Syah meminta kepada Panwaslih Kabupaten/Kota untuk dapat menyesuaikan tampilan laman dan konten website PPID dengan Panwaslih Provinsi Aceh, dan penyesuaian ini diharapkan dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 2021 serta wajib melaporkan progresnya secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh. Panwaslih Provinsi Aceh akan mensupervisi proses perbaikan atau penyesuaian yang sedang dilakuka oleh panwaslih Kabupaten/Kota. [Humas Panwaslih AT]