Panwaslih Aceh Tengah Awasi Rakor Rekapitulasi DPB Triwulan Ke III 2021

Takengon (30/9/2021) - Panwaslih Aceh Tengah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rapat Kordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula KIP Aceh Tengah (30/9). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah Sertalia, S. Pd Anggota KIP Aceh Tengah masing masing Marwansyah, S,Hi, Ir. Ivan Manurung, Mukhlis, SS, turut hadir juga Kepala Sekretariat KIP Aceh Tengah, Sofyan, M. Si. Kegiatan tersebut juga dihadiri secara Zoom Meeting oleh perwakilan Polres Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Dandim 0106 Kabupaten Aceh Tengah, Kesbangpol Kabupaten Aceh Tengah, Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah., dari Panwaslih dihadiri oleh Koordinator Divisi PHL Panwaslih Aceh Tengah, Maryeni, S. Hut dan Koordinator Divisi SDM Panwaslih Aceh Tengah, Darmawan Putra, S.H. Darmawan Putra dalam kesempatan tersebut juga memberikan masukan soal ketidakhadiran Partai Politik baik langsung maupun daring, menurutnya KIP Aceh Tengah harus melakukan upaya yang serius untuk memberitahukan kegiatan ini kepada Partai Politik mengingat persoalan daftar pemilih ini hampir setiap Pemilu dan Pemilihan merupakan objek dari gugatan. Darmawan juga mendorong agar KIP dalam hal melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk data kematian tetap memperhatikan pengisian form kematian sebagaimana perintah dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Koordiv PHL Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah juga memberikan beberapa masukan dan tanggapan kepada KIP dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yaitu meminta KIP untuk menjelaskan soal Aplikasi Sistem Informasi Pemilih Versi DPB yang baru , dan apakah dalam penggunaan Aplikasi ini KIP dapat langsung menghapus data pemilih yang TMS , dan ini penting menurut Maryeni agar Panwaslih dan Steakholders juga mengerti bagaimana cara KIP berkerja meningingat bahwa hanya operator saja yg memiliki akses membuka aplikasi tersebut. Panwaslih Aceh Tengah menurut Maryeni sangat mengapresiasi upaya upaya KIP Aceh Tengah dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dimana Pemda mengizinkan KIP berkoordinasi mengenai data DPB ke Desa melalui Kecamatan, namun KIP harus memastikan bahwa Desa melalui kecamatan sudah mengetahui mengenai koordinasi ini, dan Panwas menyarankan agar KIP melalui web dan medsos mensosialisasikan kegiatan tersebut. Maryeni juga mengapresiasi langkah KIP Aceh Tengah dalam berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid 19 dan Dinas Kesehatan yang berdasarkan rapat sebelumnya disulkan oleh Panwaslih. Karena berdasarkan koordinasi tersebut didapatkan data kematian yang mendekati data real di Kabupaten Aceh Tengah. Maryeni juga mengingatkan bahwa ada kewajiban KIP untuk mendata pemilih yang hak pilihnya dicabut dan data pemilih yang masuk TNI/Polri maupun pemilih yang sudah tidak menjadi TNI/Polri serta data pemilih berkebutuhan khusus. Hal ini penting menurut Maryeni melihat pada data Triwulan ke-3 ini tidak muncul, karena bila data yg didapat dari stake holders contohnya Pengadilan Negeri Bahwa di Aceh Tengah tidak ada putusan pemilih yg dicabut hak pilihnya dan itu adalah data yg dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang. Maryeni juga menghimbau agar KIP melakukan koordinasi kembali dengan steakholder terkait untuk mendapatkan data dimaksud. Dalam kesempatan tersebut KIP Aceh Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar  Pemilih Berkelanjutan Bulan September, adapun Potensi Pemilih Baru yang ditetapkan sejumlah 236 pemilih yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, pemilih meninggal dunia sejumlah 73 orang, pemilih pindah keluar sebanyak 145 orang, pindah masuk 68 orang, sehingga jumlah keseluruhan DPB triwulan ke3 berjumlah 137.042 pemilih. Terhadap data tersebut menurut Maryeni Panwaslih Aceh Tengah akan mengagendakan uji petik berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih. [Ahlazzikri]