Optimalkan Pengelolaan Media Informasi, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Gelar RDK

Takengon - Sebagai upaya Peningkatan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK), Senin (07/09/2020). Narasumber dalam acara ini Muhammad Syukri, Kepala Inspektorat Kab. Aceh Tengah juga dikenal aktif menulis diberbagai media serta Maimun, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Aceh Tengah memberikan materi mengenai seputar tata cara penulisan di blog, website dan materi lainnya yang mengupas masalah PPID dan Pengelolaan Informasi Publik bagi jajaran Panwaslih Kab. Aceh Tengah. Acara RDK ini diikuti oleh Ketua, Anggota dan Koordinator serta Staf Panwaslih Kab. Aceh Tengah. Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh Laila Adamy, SE selaku Koordinator Sekretariat kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Panwaslih Kab. Aceh Tengah Vendio Ellafdi SE.Ak dan pemaparan materi oleh narasumber dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman tentang berbagai hal terkait penulisan dan PPID bagi jajaran Panwaslih Kab. Aceh Tengah sebagai badan publik agar semua personil Panwaslih Kab. Aceh Tengah baik Komisioner, Koorsek dan jajarannya dapat mengerti dan mengetahui mekanisme penulisan dan pengelolaan PPID. Saat acara berlangsung Muhammad Syukri menjelaskan bahwa menulis itu mudah, menulis dapat disalurkan sebagai upaya menuangkan pikiran, ide dan perasaan kedalam wadah yang ada untuk mengurangi beban pemikiran dan emosi sehingga pikiran dapat lebih baik lagi. “Menulis itu seperti meminum kopi, satu hari tidak mengeluarkan ide, seperti ada sesuatu yang mengganjal, makanya harus dilepaskan” ungkap Syukri. Sementara itu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh Badan Publik sudah diatur sedemikian rupa oleh Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme pengelolaan informasi publik oleh PPID pada dasarnya sama pada semua badan publik yang ada, hanya sedikit perbedaan terutama pada struktur organisasi pelayanan informasi dan dokumentasi. Maimun dalam hal ini juga menjelaskan bahwa “Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik memiliki konsekuensi hukum, salah satunya adalah Badan Publik dapat saja dikenakan pidana apabila melanggar ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” jelas Maimun. Setelah sesi pemaparan materi berakhir, dibuka dengan sesi diskusi yang disambut antusias oleh peserta.