Melalui Meeting Zoom Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Ikuti Sosialisasi LHKPN dan Rakor Analisis dan Penulisan Kajian Hukum Terhadap RUU Tentang Pemilihan Umum

Takengon, – Memenuhi undangan Rapat Bawaslu melalui Surat Nomor : B-079/K.Bawaslu/OT.03/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal : Undangan Rapat Daring Sosialisasi Wajib Lapor LHKPN Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang diselenggarakan oleh Bawaslu pada Kamis (14/05/20) dimulai pukul 13.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Koordinator Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia Data dan Informasi (OSDM) serta Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Operator LHKPN Panwaslih Provinsi Aceh. Sementara untuk Kabupaten Aceh Tengah diikuti oleh Darmawan Putra, S.H. dan Laila Adamy,SE. Acara dipandu oleh Indra Pangat dan sebagai Narasumber Apriandi dari bagian Pengawasan Internal (PI) Bawaslu, dan diselenggarakan secara daring via meeting zoom. Darmawan Putra menyebutkan bahwa sosialisasi dilaksanakan untuk menyampaikan secara luas kepada seluruh jajaran Bawaslu tentang mekanisme pelaporan harta kekayaan semua Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. “Selain tentang mekanisme pelaporan, pada kegiatan sosialisasi ini juga dipaparkan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggaran negara, seperti kriteria wajib lapor, jenis wajib lapor” tambah Laila Adamy. Setelah pemaparan materi acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan acara Rapat Koordinasi Analisis dan Penulisan Kajian Hukum Terhadap RUU Tentang Pemilihan Umum, juga diselenggarakan secara daring melalui Meeting Zoom yang dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. Rakor dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota terhadap draft RUU Pemilihan Umum. “Beberapa poin yang menjadi perhatian dari kegiatan rakor ini, antara lain tentang eksistensi Badan Pengawas Pemilu, jumlah keanggotaan, hubungan hirarkisitas dan rekomendasi dan implikasi terkait isu kelembagaan Pengawas Pemilu”. Ujar Vendio Ellafdi, SE.Ak, Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah yang ikut pada acara tersebut. Dari paparan yang disampaikan oleh Nyak Arif Fadilah Koordiv Hukum Panwaslih Provinsi Aceh, ada beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari tahap eksplorasi dan naskah usulan dari Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan presentasi kajian. Hasil dari semua proses ini selanjutnya akan disampaikan kepada Bawaslu. (humas)