Matangkan Validitas Data, Bawaslu Aceh Tengah Hadiri Rakor Persiapan PDPB Triwulan II Tahun 2026
|
Takengon, 24 Juni 2026 – Dalam upaya menjaga kualitas dan keakuratan daftar pemilih secara berkelanjutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (24/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Polres Aceh Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tengah, serta Bawaslu Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir.
Rakor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut difokuskan pada pematangan proses pembersihan dan validasi data pemilih guna memastikan daftar pemilih yang digunakan pada tahapan pemilu mendatang semakin akurat dan terpercaya.
Ketua KIP Aceh Tengah, Maharadi, menegaskan bahwa pelaksanaan PDPB merupakan amanah regulasi yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, KPU wajib melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait data pemilih yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maupun Memenuhi Syarat (MS).
“Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2025, kami membagi data ke dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, data ganda, belum genap 17 tahun dan belum menikah, pindah domisili, berubah status menjadi prajurit TNI/Polri, warga negara asing (WNA), serta yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan,” ujar Maharadi.
Selain itu, lanjutnya, proses pemutakhiran juga mencakup pemilih berstatus Memenuhi Syarat (MS), antara lain pemilih baru yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, masyarakat yang beralih status dari TNI/Polri menjadi sipil, mantan terpidana yang hak politiknya telah dipulihkan, serta pemilih yang pindah masuk ke wilayah Aceh Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KIP Aceh Tengah, Wen Yusri Rahman, menjelaskan bahwa akses Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) akan ditutup sementara pada 27 Juni 2026 untuk proses pengolahan data sebelum dilanjutkan dengan rapat pleno pada awal Juli 2026.
“Saat ini jumlah pemilih berjalan di Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebanyak 158.246 pemilih yang tersebar di 295 desa. Kami meminta kepada rekan-rekan Bawaslu, apabila terdapat masukan maupun temuan data, agar dapat disampaikan sebelum 27 Juni demi kelancaran proses penginputan ke dalam sistem,” kata Wen Yusri.
Ia juga menambahkan bahwa KIP memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Pencocokan Terbatas (Coktas) bagi pemilih yang tercatat berusia di atas 100 tahun untuk memastikan keberadaan dan validitas data pemilih tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Aceh Tengah, Ismail Muammar, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus mengawal validitas data pemilih melalui fungsi pengawasan yang melekat pada setiap tahapan PDPB.
“Berdasarkan hasil uji petik yang telah kami lakukan di lapangan, Bawaslu telah menemukan dan memverifikasi delapan data pemilih yang telah meninggal dunia serta sejumlah data pemilih baru. Temuan tersebut akan segera kami serahkan kepada KIP sebagai bahan perbaikan dalam proses pemutakhiran data,” ungkap Ismail.
Melalui koordinasi dan sinergi antara KIP, Bawaslu, Disdukcapil, serta Polres Aceh Tengah, diharapkan hasil pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026 dapat menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat, mutakhir, dan terlindungi. Validitas data yang terjaga juga menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi permasalahan maupun sengketa data pemilih pada tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang.
