Lompat ke isi utama

Berita

Matangkan Persiapan Pemilu 2029, Panwaslih Aceh Tengah dan Satpol PP Perkuat Sinergi

satpol

Kunjungan Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Tengah guna memperkuat sinergi dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029. Kamis (18/6/2026)

Takengon, 18 Juni 2026 – Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Aceh Tengah memperkuat sinergi dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan konsolidasi demokrasi dan koordinasi yang berlangsung di Takengon, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan konsolidasi demokrasi sekaligus membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) kepemiluan guna memastikan kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Aceh Tengah, Waladan Yoga, menjelaskan bahwa lembaga pengawas pemilu memiliki fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi terhadap berbagai potensi pelanggaran pemilu. Namun, secara regulasi Bawaslu tidak memiliki kewenangan eksekusi langsung untuk melakukan penertiban fisik di lapangan, termasuk terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan.

“Bawaslu fokus pada pengawasan serta pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Untuk penertiban APK yang tidak sesuai aturan, kami bersinergi dengan Satpol PP sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban di lapangan,” ujar Waladan Yoga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Aceh Tengah, Hamdani, S.H., menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta qanun yang berlaku.

“Terkait penertiban APK, kewenangan eksekusi berada pada Satpol PP sesuai regulasi yang berlaku. Pelaksanaannya akan dilakukan secara tegas, profesional, dan terukur berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pengawas pemilu,” tegas Hamdani.

Selain membahas penertiban APK, pertemuan tersebut juga menyoroti peran strategis Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilu. Hamdani menyampaikan bahwa anggota Linmas memiliki kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), baik pada pemilu nasional maupun pemilihan lokal.

Menurutnya, keberadaan Linmas menjadi salah satu elemen pendukung utama dalam menciptakan suasana pemungutan dan penghitungan suara yang aman, tertib, dan kondusif.

Melalui konsolidasi awal ini, Bawaslu Kabupaten Tengah dan Satpol PP Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk terus membangun komunikasi serta koordinasi secara berkala guna memastikan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2029 di Kabupaten Aceh Tengah dapat berlangsung dengan aman, tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sinergi antara kedua lembaga tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kabupaten Aceh Tengah.