KIP Gelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan Jelang Pemilu 2029, Tekankan Kualitas dan Ketertiban Dokumen

Takengon, 15 Juni 2026 – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kegiatan yang berlangsung di Aula KIP Kabupaten Aceh Tengah tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Aceh Tengah, serta jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah. Senin (15/06/2026).

Sosialisasi ini bertujuan menghasilkan data pemilu yang berkualitas, akurat, dan akuntabel, sekaligus memberikan ruang bagi pimpinan dan pengurus partai politik untuk memahami mekanisme pemutakhiran data serta menyampaikan masukan kepada penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Kabupaten Aceh Tengah, Maharadi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi dalam proses pemutakhiran data partai politik. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pengurus partai di berbagai tingkatan.

“Sebagian admin sistem ini berada di tingkat DPP (pusat), sementara sebagian lainnya berada di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, koordinasi yang kuat menjadi kunci suksesnya pemutakhiran data ini,” ujar Maharadi.

Pada kesempatan itu, Staff Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Kabupaten Aceh Tengah, T. Fahrul Rahmadi, memaparkan dasar hukum pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023.

“Kami sebagai penyelenggara berkomitmen meningkatkan kualitas pemilu dengan menjaga ketertiban dokumen dan kepastian status kepengurusan partai politik. Proses pemutakhiran ini meliputi penambahan, perbaikan, maupun penghapusan data dan dokumen partai sesuai kewenangan yang ada, termasuk data kepengurusan, kantor tetap, anggota, dan dokumen pendukung lainnya,” jelas Fahrul.

Ia menambahkan, proses pemutakhiran dilakukan melalui sejumlah tahapan teknis, mulai dari penunjukan petugas, pembagian akun, pengunggahan dokumen, hingga pengajuan resmi melalui sistem yang telah disediakan. Untuk pelaporan Semester I Tahun 2026, batas akhir penyampaian data ditetapkan paling lambat tiga hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni. Ketentuan yang sama juga akan berlaku pada pelaporan Semester II di akhir tahun.

Menurut Fahrul, manfaat PDPPB sangat besar bagi partai politik maupun penyelenggara pemilu. Bagi partai politik, kegiatan ini membantu menjaga ketertiban administrasi, memastikan kepastian hukum terkait status kepengurusan, kelengkapan kantor tetap, serta kesiapan dokumen secara berkelanjutan. Sementara bagi KPU, data yang terus diperbarui akan menjadi fondasi penting dalam mendukung kesiapan pelaksanaan Pemilu 2029.

Dalam sesi arahan, Komisioner Bawaslu, Darmawan, menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian partai politik dalam proses pemutakhiran data. Pertama, memastikan kejelasan status kepengurusan partai di tingkat daerah. Kedua, memastikan seluruh partai politik memahami mekanisme pemutakhiran data secara menyeluruh. Ketiga, mempercepat proses verifikasi data yang akan dilakukan pada tahapan berikutnya.

Selain itu, Darmawan juga mengingatkan bahwa partai politik wajib memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi, yakni minimal 30 persen.

Melalui sosialisasi yang diikuti oleh partai-partai politik di Kabupaten Aceh Tengah ini, KPU berharap seluruh peserta dapat segera melakukan pembenahan administrasi dan pemutakhiran data secara berkala. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu 2029 diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, bersih, dan demokratis, didukung oleh data kepartaian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.