Ketua Sekaligus Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Mengikuti Pelatihan Mediator Secara Daring Selama 10 Hari

Takengon - Pasal 30 huruf C UU No. 10 Tahun 2016 mengatur tentang Kewenangan Bawaslu/ Panwaslih Kab/Kota dalam melakukan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP), Pasal 144 ayat (1), bahwa Putusan bersifat mengikat kepada para pihak dalam sengketa proses pemilihan tersebut. Penyelesaian sengketa pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Vendio Ellafdi, SE. Ak selaku Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah mengikuti kegiatan pelatihan mediator yang diadakan oleh Pusat Mediator Nasional (PMN) kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan difasilitasi oleh Panwaslih Provinsi Aceh kepada peserta pelatihan yang lulus nantinya akan mendapatkan sertifikat mediator. Guna penguatan kemampuan melaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslih Kab/ Kota se-Aceh pada tanggal 1-10 Maret 2021 . "Kegiatan ini dilaksanakan guna penguatan kapasitas anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan juga Pemilihan, dengan dilatihnya Bapak dan Ibu sebagai mediator tersertifikasi kedepannya semoga dapat selalu memperkuat kemandirian lembaga dalam mengawal proses pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan di Aceh” ujar Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Faizah, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan tersebut. Pelatihan mediator diperlukan untuk menambah kemampuan dan kapabilitas mediator ( majelis musyawarah ) dalam melakukan mediasi / musyawarah tertutup antara pemohon dan termohon. [Humas Panwaslih AT]