Lompat ke isi utama

Berita

Hadapi Pemilu 2024 Pengawas Pemilu harus siap

Yogyakarta (1/8)- Menghadapi perhelatan akbar Pemilihan Umum Tahun 2024, semua jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus siap, baik dari apek kelembagaan, personil dan regulasi yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan, sehingga semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan di atas rel yang benar karena adanya pengawawasan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa KPU secara nasional telah mencangangkan dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 13 Juli 2024 yang lalu, tahapan pendaftaran dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu serta pemutakhiran data pemilih adalah beberapa tahapan yang mengawali dilaksanakannya penyelenggaran Pemilu, karena itu menghadapi tahapan ini Bawaslu merasa perlu melaksanakan suatu kegiatan untuk membekali dan menggali berbagai masukan dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk membekali dan membekali segenap jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota, serta untuk menyempurnkan draft Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan Pengawasan Pemilu. Berangkat dari apa yang telah disebutkan di atas Bawaslu pada tanggal 1 sampai 3 Agustus 2024 yang lalu bertempat di Hotel Grand Mercure Jogjakarta telah menyelenggarakan kegiatan “Rapat Kerja Teknis Persiapan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Gelombang III”. Kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan sebanyak dua gelombang. Rapat Kerja Teknis diawali dengan penyampaian arahan dari dengan penyampaian materi oleh Komsioner Bawaslu Totok Haryono, S.H dan Lolly Suhenty, S.Sos,,M.H. serta dibuka oleh Puadi, S.Pd.,M.M dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU, Afifuddin yang secara ringkas menyampaikan tentang tahapan pendaftaran dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi membeberkan adanya reorientasi dalam menangani pelanggaran. Menurutnya ke depan pemidanaan sebagai jalan terakhir, meskipun hal ini tak berlaku terhadap tindak pidana tertentu seperti politik uang. Dia menjelaskan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu ke depan. Pertama, ungkapnya, adanya reorientasi dari kebijakan penal ke arah kebijakan non-penal. Dalam proses non-penal ini ada proses penindakan diutamakan adanya pencegahan dan adanya pemulihan beserta pemeliharaan. Senada dengan itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam tahapan pendaftaran dan verfikasi partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2024 menurutnya sebagai ujian pertama dalam membuktikan kerja Bawaslu kepada publik. "Ini momentum pertaruhan pertama. Butuh ketelitian khususnya dalam (mengawasai) verifikasi administrasi. Butuh keteguhan. Data-data bisa diidentifikasi," katanya dalam Rapat Kerja Teknis Persiapan Tahapan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran Partai Politik dan Pemutakhiran Data Pemilih Gelombang III di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (1/8/2022). Sementara itu Anggota KPU M Afifuddin menjabarkan mengenai pendaftaran, verfikasi, dan penetapan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pemaparannya dia menjelaskan hal-hal krusial. Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan tahapan ini. Sejauh ini, dia pun memastikan Sipol bukan lagi menjadi wajib, namun mengalami perkembangan. Pemilu lalu yang  tercepat dalam pendaftaran Sipol adalah Partai Golkar yang memakan waktu 8,5 jam. Kemarin tercatat hanya 2 jam untuk enam partai yang lengkap registrasi. Perlu ditegaskan, lengkap itu belum tentu benar 100 persen karena akan ada verfikasi administrasi," ujarnya. Sebelumnya Anggota Bawaslu Puadi menyatakan saat ini Bawaslu mendapatkan satu akun untuk mengaakses Sipol. 'Hanya karena satu akun maka perlu dipastikan digunakan sebagaimana mestinya dengan memperkuat koordinasi dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat," sebutnya.
Tag
Berita