Bawaslu RI Sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026
|
Takengon, 08 Juli 2026 – Bawaslu Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Rabu (08/07/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara serentak oleh Bawaslu. Selain memberikan gambaran mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan monev, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis terkait pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai instrumen penilaian keterbukaan informasi publik.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu RI memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai tata cara pengisian SAQ secara tepat, mulai dari kelengkapan dokumen pendukung, pemenuhan indikator penilaian, hingga standar penyelenggaraan layanan informasi publik yang harus dipenuhi oleh setiap Bawaslu Kabupaten/Kota.
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi nantinya akan menjadi dasar penilaian terhadap kinerja keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian tersebut dibagi ke dalam lima kategori, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, serta mengoptimalkan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah dalam sosialisasi ini juga menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
