Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Gelar Rapat Internal Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Takengon, 12 November 2025— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah menggelar rapat internal sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (12/11/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang sekretariat Bawaslu Aceh Tengah tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Darmawan Putra, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta diikuti oleh Kasubbag dan Staf yang masuk kedalam tim verifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam arahannya, Darmawan Putra menekankan bahwa pengawasan terhadap SIPOL merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkelanjutan Bawaslu, khususnya dalam memastikan keabsahan dan keterbukaan data partai politik yang diverifikasi oleh KPU sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian petunjuk teknisnya diatur diatur melalui Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 658 Tahun 2024. Bawaslu kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pengawasan terhadap hal tersebut melalui Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

“Pengawasan ini penting untuk menjamin bahwa proses pemutakhiran data partai politik dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai prosedur. Kita ingin memastikan seluruh tahapan dapat diawasi dengan baik,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL tidak hanya menjadi kegiatan teknis KPU, tetapi juga termasuk objek pengawasan Bawaslu untuk menjamin integritas data kepengurusan dan keanggotaan partai politik di tingkat daerah.

Rapat tersebut membahas sejumlah strategi dan fokus pengawasan, antara lain sesuai SE yang dikeluarkan Bawaslu mengenai pedoman dan poin apa saja yang harus diverifikasi oleh KPU mengenai Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten dan kecamatan, jumlah keterwakilan perempuan, kenaggotaan partai politik dan domisili kantor partai. Selain itu, rapat juga membahas timeline kegiatan PDPB dan pembuatan alat kerja pengawasan yang akan dilakukan nantinya