Bawaslu Aceh Tengah Lakukan Koordinasi ke KIP Bahas Pemutakhiran Data Partai Politik (PDPB) Berkelanjutan.

Takengon, 11 November 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah melakukan koordinasi ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah untuk membahas proses pemutakhiran dan verifikasi data partai politik peserta Pemilu melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Selasa, (11/11/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Darmawan Putra, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, didampingi sejumlah staf teknis Bawaslu.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum KIP Aceh Tengah, Zainal Arifin, bersama staf operator SIPOL KIP Aceh Tengah di ruang rapat kantor KIP setempat.

Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas sejumlah hal teknis terkait dengan pemutakhiran data kepengurusan partai politik peserta Pemilu 2024, termasuk mekanisme pembukaan sistem SIPOL yang digunakan untuk input dan verifikasi data.

Zainal Arifin menjelaskan bahwa hingga saat ini verifikasi difokuskan kepada partai politik yang telah lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

“Sampai saat ini baru empat partai yang telah menyerahkan berkas lengkap untuk diverifikasi melalui SIPOL,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jadwal pembukaan sistem SIPOL dilakukan setiap hari Kamis dan Jumat, mengikuti jadwal nasional dari KPU. Bila sistem mengalami kendala, KIP dapat melakukan koordinasi langsung dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses verifikasi.

Sementara itu, Darmawan Putra menegaskan pentingnya koordinasi antara Bawaslu dan KIP untuk menjamin transparansi dan akurasi data partai politik.

“Koordinasi ini dilakukan agar seluruh proses pemutakhiran data partai berjalan sesuai prosedur dan dapat diawasi dengan baik,” katanya.

KIP dan Bawaslu sepakat untuk terus berkomunikasi serta mendorong partai-partai politik di Aceh Tengah agar aktif memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan secara berkala, bukan hanya menjelang pemilu.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara KIP dan Bawaslu Aceh Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang akuntabel, tertib administrasi, dan berbasis data valid.