Bawaslu Aceh Tengah Kunjungi Kodim 0106 Aceh Tengah, Koordinasi Data Hak Pilih Terkait TNI
|
Takengon, 16 September 2025 — Dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2029 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0106 Aceh Tengah pada Selasa (16/9/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ismail Muammar, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H). Ia turut didampingi oleh Kasubag HP2H, Rio Tri Anggaria, serta sejumlah staf sekretariat.
Rombongan disambut oleh Kasdim 0106/Aceh Tengah, Mayor CZI Eko Amin Tohari, yang turut didampingi oleh Pasipers Kodim, Kapten Inf Iwan Mulyawan.
Kunjungan ini secara khusus dilakukan dalam rangka memohon data dan informasi terkait status hak pilih yang berkaitan dengan prajurit TNI, khususnya mereka yang telah memasuki masa pensiun dan menjadi warga sipil, serta anggota baru TNI yang masuk dalam daftar pemilih namun kini sudah tidak lagi memiliki hak pilih karena status keanggotaan TNI aktif.
“Kami perlu memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) di Aceh Tengah benar-benar akurat dan tidak mencantumkan pemilih yang sudah menjadi anggota TNI aktif, sekaligus tidak menghilangkan hak pilih dari para purnawirawan TNI yang kini berstatus sebagai warga sipil,” ujar Ismail Muammar.
Menanggapi hal tersebut, Mayor CZI Eko Amin Tohari menyambut baik maksud kunjungan dan menyatakan kesiapan Kodim 0106/Aceh Tengah untuk membantu memberikan data yang relevan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kami sangat mendukung langkah Bawaslu dalam menjaga akurasi data pemilih. Kodim siap membantu sesuai dengan aturan yang ada, karena kami juga berkepentingan agar proses pemilu berjalan dengan tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi. koordinasi lintas sektor seperti ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta untuk mendukung validitas data pemilih di daerah.
