Bawaslu Aceh Tengah Awasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui SIPOL

Takengon, 4 Juni 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikelola oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan pengawasan tersebut dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Darmawan Putra, yang didampingi oleh Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Heri Wintara, serta sejumlah staf Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah.

Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari tugas Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan dengan jajaran KIP Kabupaten Aceh Tengah, Bawaslu memperoleh informasi terkait perkembangan pemutakhiran data partai politik melalui akun SIPOL masing-masing partai.

Berdasarkan hasil pengawasan, hingga awal Juni 2026 belum terdapat partai politik di Kabupaten Aceh Tengah yang melakukan pemutakhiran data melalui akun SIPOL masing-masing. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat bulan Juni merupakan bulan terakhir pada Semester I tahun 2026 yang menjadi bagian dari periode pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum KIP Kabupaten Aceh Tengah, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tindak lanjut untuk mendorong partai politik melakukan pembaruan data.

“KIP Kabupaten Aceh Tengah akan mengundang partai politik yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk mengikuti sosialisasi terkait pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL, sehingga partai politik dapat memahami pentingnya pembaruan data secara berkala,” ujar Zainal Arifin.

Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan guna memastikan seluruh partai politik memenuhi kewajiban administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan partai politik dalam menjaga akurasi dan validitas data kepartaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel.