Awasi Pemutakhiran Data Parpol Melalui Sipol, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Sambangi KIP Aceh Tengah
|
Takengon, 14 November 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDP2B) melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah. Jumat (14/11/2025).
Pengawasan PDPB ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, Waladan Yoga, Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HP3S), Darmawan Putra, Kasubbag HP3S , Heri Wintara dan sejumlah staff Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah. Pengawasan PDP2B ini diterima oleh Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah, Pajrin, didampingi oleh Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara KIP Kabupaten Aceh Tengah, Zainal Arifin, bersama operator yang menangani aplikasi Sipol.
Kegiatan pemutakhiran data partai politik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah mendapati terdapat empat partai politik yang telah melakukan pemutakhiran data pada semester I Tahun 2025, baik data keanggotaan maupun data kepengurusan, melalui aplikasi Sipol masing-masing Partai Politik. Keempat partai politik tersebut antara lain, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Dalam Sipol, terdapat empat komponen data yang menjadi fokus pemutakhiran, yaitu data kepengurusan, data keanggotaan, pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta nomor rekening partai politik.
Darmawan Putra menyampaikan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pemutakhiran data parpol berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tahapan pemilu.
Selain melakukan pemantauan langsung, Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan koordinasi dengan jajaran KIP Kabupaten Aceh Tengah terkait pelaksanaan teknis pemutakhiran data parpol dan kendala yang dihadapi oleh partai politik dalam penggunaan Sipol.
